Terkait penegakan disiplin, Bupati meminta agar upaya tersebut terus ditingkatkan. Seluruh ASN di lingkup Pemda SBT diharapkan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban, larangan, serta jenis hukuman atas pelanggaran disiplin guna menjaga integritas dan keteladanan sebagai PNS.
Di tengah sukacita peringatan hari jadi, terselip pula keheningan. Pemerintah dan masyarakat menundukkan kepala, mengenang jasa para tokoh pejuang pemekaran yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan waktu demi lahirnya Seram Bagian Timur. Doa dan rasa duka yang mendalam turut dipanjatkan atas wafatnya Bupati SBT periode sebelumnya, almarhum Bapak Abdul Mukti Keliobas, sosok yang jejak pengabdiannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat dan tertulis abadi dalam sejarah Bumi Ita Wotu Nusa.
Suasana hening menyelimuti Rumah Adat Kerajaan Amarsekaru, Sabtu, 20 Desember 2025. Di bawah langit yang seakan ikut berduka, Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si., berdiri memimpin upacara penghormatan terakhir bagi Almarhum Jou Ratu Abdul Mukti Keliobas, S.Pi. Prosesi penyerahan dan pemakaman jenazah secara kedinasan berlangsung khidmat, menjadi penanda akhir perjalanan seorang pemimpin yang telah mengabdikan diri sepenuh hati bagi bumi Ita Wotu Nusa.
selama 22 tahun berdiri, Kabupaten SBT telah mencatat berbagai kemajuan di bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dan tantangan yang harus dibenahi secara bersama-sama.
catatan korektif dan masukan dari setiap fraksi DPRD akan menjadi dasar penting dalam mewujudkan postur APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur
Perumusan RAPBD tetap berpedoman pada prinsip APBD yang berkualitas, tepat sasaran, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
perencanaan tata ruang harus berlandaskan prinsip keberlanjutan. Pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan ekosistem yang menjadi identitas sekaligus sumber kehidupan masyarakat
“Penyerahan SK ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan kepastian status kepegawaian kepada para PPPK tahap II yang telah dinyatakan lulus pada Juli 2025 lalu,”
